Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Data

Trend kejadian bencana menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menyadarkan pelaku penanggulangan bencana akan pentingnya berbagai tindakan preventif guna mencegah atau meminimalisasi dampak dari suatu bencana. Kesadaran untuk membangun sebuah sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi semakin menguat seiring dengan semakin dirasakannya kebutuhan di lapangan dalam hal manajemen penanggulangan bencana baik untuk aktivitas pra bencana (pre-disaster), tahap tanggap darurat (emergency response), maupun aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabilitation and reconstruction).

United Nations Development Programme (UNDP) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Blitar, saat ini sedang mengembangkan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK) yang diharapkan dapat mendukung BPBD Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi: mewujudkan kabupaten yang tanggap, cepat, tepat dan tangguh menghadapi bencana.

Sebanyak 50 orang peserta yang berasal dari dinas, lembaga dan instansi terkait, TNI-Polri, universitas, organisasi masyarakat sipil, jaringan relawan dan komunitas penanggulangan bencana, Kamis (17/9), mengikuti Lokakarya Sosialisasi dan Pemetaan Aktor serta Kebutuhan Pembangunan SIKK di Aula Kantor BPBD Kabupaten Blitar, yang dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Drs. Heru Irawan, M.Si. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Sabar Ariadi, tujuan dari kegiatan ini selain untuk sosialisasi dan koordinasi, juga untuk memetakan kebutuhan data/ informasi serta membangun kesepahaman dan komitmen bersama para pihak dalam pembangunan SIKK. Selanjutnya sambutan dari Koordinator Kelud Recovery Support Project – UNDP, Rinto Andriono, menyampaikan pentingnya sistem informasi dalam mengurangi risiko bencana. Sedangkan dalam sambutan dan pembukaan kegiatan, Drs. Heru Irawan, M.Si, mengharapkan SIKK ini dapat memberikan data dan informasi yang valid, terkini, terukur, sistematis dan terintegrasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Drs. Heru Irawan, M.Si

sedang menyampaikan sambutan dan pembukaan dalam

Lokakarya Sosialisasi Pembangunan SIKK Blitar (17/9)

Selanjutnya, dalam sesi paparan yang disampaikan oleh 2 (orang) orang narasumber dari Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Dwi Agus Santoso, ST, dengan tema Dukungan Infrastruktur Untuk Pengembangan SIKK  di Kabupaten Blitar serta narasumber dari Combine Resource Institution (CRI), Muhammad Amrun, dengan tema Pengalaman Membangun SIKK di Kabupaten Magelang. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pengisian pendataan kebutuhan dan pemetaan aktor dalam mengembangkan SIKK yang dipandu oleh Humam Zarodi dari Kelud Recovery Support Project – UNDP. Humam, dalam sesi rencana tindak lanjut dan kesimpulan menyampaikan, perlu dukungan dan komitmen para pihak dalam menyediakan database yang terkait bencana, media informasi yang terkait bencana perlu diintergrasikan ke dalam SIKK serta akan dibentuk tim kecil yang akan mengawal pembangunan SIKK dengan didampingi oleh CRI. (dienfi@gmail.com)

BPBD Kabupaten Kediri dan UNDP Gelar Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) mengadakan Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang dilaksanakan selama 3 (dua) hari, Selasa-Kamis (15-17/9) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Pada hari Selasa (15/9), acara Pelatihan Fasilitator SID untuk Kebencanaan yang dibuka oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kediri, Heru Wahyu Jatmiko, SE, MM, dihadiri 15 orang dari perwakilan Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, perwakilan Pemerintah Kecamatan Kepung dan Kecamatan Ngancar, Bappeda Kabupaten Kediri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dan Dishubkominfo Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya, Heru Wahyu Jatmiko, SE, MM mengatakan, program pengembangan SID yang akan diterapkan di dua desa percontohan yaitu Desa Sempu, Kecamatan Ngancar dan Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, merupakan program kerjasama antara BPBD Kabupaten Kediri dengan UNDP. Sistem ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana (PRB) melalui kesiapsiagaan data, selain itu, kegiatan ini diharapkan para calon fasilitator desa memahami konsep dan visi SID sebagai upaya kesiapsiagaan data untuk kebencanaan serta memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SID di desa masing-masing.

Suasana Pelatihan Fasilitator SID untuk Kebencanaan,

15-17 September di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri

Dalam sesi paparan, disampaikan materi dari 3 (tiga) narasumber, pertama disampaikan oleh Mart Widarto dari UNDP yang memaparkan konsep dasar dan langkah-langkah dalam mengembangkan SID. Selanjutnya, Bahrun Wardoyo, Kepala Desa Dlingo, Kabupaten Bantul,  memaparkan pengalaman Desa Dlingo dalam mengembangkan dan memanfaatkan SID yang bisa diaplikasikan untuk berbagai keperluan selain kebencanaan, misalnya untuk pertanian, kesehatan dan lain-lain. Bahrun menambahkan, perlu militansi dari pihak pemerintah desa dalam mengembangkan SID serta perlu mendapatkan dukungan dari elemen-elemen desa seperti BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu serta komunitas desa lainnya. Sedangkan pemapar terakhir, Rachmat Hafidz Saptoto Aji, dari LSM Combine Resource Institution, memaparkan konvergensi media dalam mendukung SID untuk kebencanaan.

Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Bangun Ananda, S. Kom, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini dan akan mendukung pengembangan SID ini dengan menyediakan infrastruktut jaringan.  Eko Suroso, salah seorang peserta pelatihan menyampaikan, SID ini sangat bermanfaat bagi desa untuk menyiapkan data ketika menghadapi bencana dan dapat dimanfaatkan untuk mempromosilkan desa. (dienfi@gmail.com)

BPBD Kabupaten Malang dan UNDP Gelar Pelatihan Fasilitator SID Untuk Kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang bekerjasama dengan Kelud Recovery Support Project - United Nations Development Programme (UNDP) mengadakan Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa untuk Kebencanaan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari (3-4/9) di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu.

Acara Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang dibuka oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) BPBD Kabupaten Malang, Ir. Atok Irianto, M.Si, dihadiri 15 orang dari perwakilan Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon, perwakilan Pemerintah Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon, Bappeda Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan Dishubkominfo Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Ir. Atok Irianto, M.Si mengatakan, menyambut baik program pengembangan SID untuk kebencanaan yang dilakukan di dua desa percontohan yaitu Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang dan Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon. Diharapkan program ini dapat dikembangkan di desa-desa lain yang rawan bencana sebagai kesiapsiagaan data dalam menghadapi bencana. Ia menambahkan, SID ini diharapkan tidak hanya dijadikan kesiapsiagaan data, tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua siklus bencana yaitu saat pra-bencana, saat bencana dan pasca-bencana.

Suasana pelatihan fasilitator SID untuk kebencanaan yang

dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Malang dan UNDP di Kota Batu

Acara ini didampingi oleh 3 (tiga) orang pelatih yaitu Mart Widarto dari UNDP, Elanto Wijoyono dari LSM Combine Resource Institution (CRI) dan Triyono Aswad dari Pengelola SID Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam paparannya, Mart Widarto menyampaikan, kegiatan ini diharapkan peserta memahami konsep dan visi SID sebagai upaya kesiapsiagaan data untuk kebencanaan serta memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi SID di desa masing-masing.

Salah satu pelatih, Elanto Wijoyono yang juga seorang aktivis di Jogjakarta mengatakan, SID ini pertama kali dikembangkan di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Gunung Merapi, pada tahun 2009 bersama dengan LSM CRI. Joyo sapaan akrab Elanto Wijoyono menambahkan, pada tahun 2010 pada saat erupsi Merapi, Pemerintah  Desa Balerante memanfaatkan SID ini untuk pelayanan pemerintahan darurat di tempat pengungsian, juga dimanfaatkan sebagai rujukan data bantuan dari pemerintah dan penggantian ternak yang mati. Karena di dalam SID ini ada database kependudukan dan database asset, termasuk data ternak.

Selanjutnya Triyono Aswad memaparkan pemanfaatan SID untuk mendukung program Desa Bersaudara (Sister Village) antara desa yang akan mengungsi dengan desa yang menerima pengungsi. Ia menambahkan, dengan SID ini database kependudukan dan asset dapat dijadikan rujukan dalam penanganan pengungsian ketika terjadi Erupsi Merapi.

Salah seorang peserta dari Desa Pondokagung, Sudarmanto (48) menyampaikan terimakasih atas dukungan
dari BPBD Kabupaten Malang dan UNDP yang telah mengadakan kegiatan ini yang akan mempermudah pemerintah desa dalam mempercepat pelayanan publik serta penyediaan data kebencanaan dengan cepat dan tepat. (dienfi@gmail.com)

Jutaan Material Kelud Ancam Nyawa Warga

Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) masih terdapat jutaan meter kubik kandungan material pasir yang jika sewaktu-waktu terkena hujan akan mengalir ke bawah mengikuti aliran sungai, menyebabkan beberapa alur sungai yang ada hamper dipastikan tidak dapat menampung aliran lahar hujan tersebut. Sehubungan dengan adanya ancaman lahar hujan Gunung Kelud, United Nations Development Programme (UNDP) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Malang, menyusun Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Lahar Hujan Gunung Kelud. Renkon lahar hujan merupakan rencana darurat ketika terjadi bencana lahar hujan, siapa berbuat dimana dan bagaimana yang merupakan tanggung jawab bersama para pihak.

Pada hari Kamis (10/9), BPBD Kabupaten Malang mengadakan kegiatan Lokakarya Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontijensi Lahar Hujan Gunung Kelud yang dibuka oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat, Drs. Prihadi Waskito, MM, mewakili Bupati Kabupaten Malang, dengan didahului laporan kegiatan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Drs. Ek. Hafi Lutfi, MM, yang dihadiri kurang lebih 50 orang peserta terdiri dari dinas, lembaga dan instansi terkait, TNI-Polri, universitas, organisasi masyarakat sipil, jaringan relawan, jaringan komunitas penanggulangan bencana dan perwakilan masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang,

Drs. Ek. Hafi Lutfi, MM, sedang memberikan laporan kegiatan

Dalam laporan kegiatan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang menyampaikan, BPBD Kabupaten Malang dan UNDP akan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kontijensi banjir lahar hujan Gunung Kelud pada aliran Sungai Konto, Sambong dan Nogo yang melintasi wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai inisiatif pengurangan risiko bencana. Selanjutnya dalam sambutannya, Drs. Prihadi Waskito, MM, menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal yang positif untuk membangun kerjasama yang harmonis dalam penanganan pasca erupsi Gunung Kelud dan memberikan dampak positif untuk menjaga stabilitas pembangunan khususnya di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, sesi paparan 1 (satu) yang disampaikan oleh 2 (orang) orang narasumber dari Pusat Studi Managemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta dengan tema Metode dan prinsip penyusunan rencana kontijensi partisipatif dan dari UNDP dengan tema Rencana kerja penyusunan rencana kontijensi lahar hujan G. Kelud. Kemudian, dilanjutkan sesi paparan 2 (dua) yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang narasumber dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM dengan tema Mengenal karakter dan ancaman erupsi Gunung Kelud, dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dengan tema Mengenal karakter sungai dan kandungan material Gunung Kelud dan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan tema Mengenal karakter dan proyeksi curah di daerah Gunung Kelud. (dienfi@gmail.com)

BPBD Kabupaten Blitar Gelar Fasilitator SID Untuk Kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Kelud Recovery Support Project - United Nations Development Programme (UNDP) mengadakan Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang rencananya akan dilaksanakan selama 3 (dua) hari, Rabu-Jum’at (9-11/9) di Kantor BPBD Kabupaten Blitar.

Pada pagi ini, Rabu (9/9), acara Pelatihan Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID) untuk Kebencanaan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK) BPBD Kabupaten Blitar, Drs. Katijan, M.Si, dihadiri 15 orang dari perwakilan Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, perwakilan Pemerintah Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok, Bappeda Kabupaten Blitar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dan Dishubkominfo Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Drs. Katijan, M.Si mengatakan bahwa program pengembangan SID yang akan diterapkan di dua desa percontohan yaitu Desa Karangrejo, Kecamatan Garum dan Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, merupakan program kerjasama antara BPBD Kabupaten Blitar dengan UNDP. Sistem ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana (PRB) melalui kesiapsiagaan data, selain itu, kegiatan ini diharapkan para calon fasilitator desa memahami konsep dan visi SID sebagai upaya kesiapsiagaan data untuk kebencanaan serta memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SID di desa masing-masing.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK)

BPBD Kabupaten Blitar, Drs. Katijan, M.Si sedang memberikan sambutan.

Dalam sesi paparan, narasumber pertama yang disampaikan oleh Muhammad Amrun dari LSM Combine Resource Institution (CRI) menyampaikan tentang konsep dan langkah-langkah dalam mengembangkan SID yang bisa diaplikasikan untuk berbagai keperluan selain kebencanaan, misalnya untuk pertanian, kesehatan dan lain-lain. Amrun sapaan akrab Muhammad Amrun menambahkan dalam mengembangkan SID perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa dengan dukungan dari elemen-elemen desa seperti BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu serta komunitas desa lainnya.

Pemapar kedua disampaikan oleh Bahrun Wardoyo selaku Kepala Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menyampaikan pengalaman Desa Dlingo dalam mengembangkan SID yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk penyimpanan database kependudukan yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan publik, database sumber daya desa, promosi produk unggulan desa, informasi dan berita desa terkini dan lain-lain. Bahrun menambahkan, SID ini juga terintegrasi dengan radio komunitas yang ada di Desa Dlingo yang dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi mengenai info pelayanan publik, seperti informasi KTP warga yang sudah jadi dan bisa diambil di kantor desa.

Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Anggo T.H., menyampaikan apresiasinya atas perhatian para pihak terkait data kependudukan yang sangat penting dalam setiap program pemerintah baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. (dienfi@gmail.com)